Perturan pemerintah nomor 104 tahun 2015 tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan baca download pdf di sini. Nomor 4 tahun 1966 tentang pemberhentian sementara pns. Perturan pemerintah nomor 108 tahun 2015 tentang perubahan pp. Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan. Nomor 37 tahun 2014 tentang konservasi tanah dan air dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Perpres 37 tahun 2019 tentang jabatan fungsional tni. Pasal 6 ayat 3 beserta penjelasannya dan pasal 224 ayat 6 sepanjang menyangkut kata ayat 3 uu nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan. Undangundang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah lembaran negara republik indonesia tahun 1983 nomor 51, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3264 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undangundang nomor 18 tahun 2000 tentang perubahan kedua.
Selanjutnya, guna mengatur tunjangan dprd dapat kembali ke pp 24 tahun 2004. Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas undangundang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan menjadi undangundang lembaran negara 3 republik indonesia tahun 2004 nomor 86, tambahan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi unit layanan kami di. Permendagri 1 tahun 2014 pengelolaan keuangan desa.
Pasal 37 menteri dan badan wakaf indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf. Kep75ppkxii20 khusus yang mengatur calon ahli k3 bidang pesawat uap dan bejana. Tahun 2004 nomor 66, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4400. Perbedaaan antara pns dan pppk terlihat dari adanya masa perjanjian kerja sebagaimana dinyatakan dalam pasal 37 pp nomor 49 tahun 2018 bahwa 1 masa hubungan perjanjian kerja bagi pppk paling singkat 1 satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. Nondipping of systolic blood pressure duing 24 h recording was present in 37 % of study population x2 16. Pp pemulihan ekonomi nasional untuk selamatkan usaha rakyat. Nomor 30 tahun 2009 tentang perubahan atas pefaturan pehlerintah nomor 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bum1 dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden repuhlik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 6, tambahan lembaran negara nomor 4356. Larangan pegawai negeri sipil menjadi anggota partai politik.
Permenaker nomor 37 tahun 2016 merupakan peraturan yang mencabut permenaker no. Nomor 37 tahun 2009 tentang dosen dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125. Nomor 37 tahun 2004 tentang larangan pns menjadi anggota parpol. Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis. Sertifikasi kompetensi, adalah proses penetapan dan pengukuhan. Gedung kementerian agraria dan tata ruangbadan pertanahan nasional, jalan sisingamangaraja nomor 2 kebayoran baru jakarta 12110. Peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa ditandatangani oleh menteri dalam negeri tjahjo kumolo pada tanggal 31 desember 2014 ini sekaligus mencabut peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.
Pasal 38 menteri dan badan wakaf indonesia mengumumkan kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftar. Jika unduhan anda tidak mulai secara otomatis, silahkan klik disini. Apakah pp no 8 tahun 1999 tentang pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar. Uu 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pdf. Pegawai negeri sipil yang sejak berlakunya peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1999 tentang pegawai negeri sipil yang menjadi anggota partai politik sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 1999 sampai dengan berlakunya undangundang nomor 43 tahun 1999. Melaksanakan ketentuan pasal 31 peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2010 tentang administrasi prajurit tentara nasional indonesia, perlu menetapkan peraturan presiden tentang jabatan fungsional tentara nasional indonesia adalah latar belakang pertimbangan presiden republik indonesia untuk menetapkan peraturan presiden nomor 37 tahun 2019. Undangundang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme lembaran negara tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaran negara nomor. Umum peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan. Peraturanpemerintah republikindonesiano 37 tahun 1998. Undang undang ri nomor 37 tahun 2014 tentang konservasi tanah dan air. Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 1991 tentang latihan kerja.
Kami memasang iklan pada konten yang anda ingin jelajahi. Peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2004 pusat data. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 37 tahun 2012 tentang pengelolaan daerah aliran sungai dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Nomor 37 tahun 2011 tentang forum lalu lintas dan angkutan jalan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 32, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4377. Peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor i tahun 2004. Pasal 5 ayat 2 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945.
Tahun 2004 tentang sumber daya air, sebagian kewenangan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Keluarnya peraturan pemerintah pp nomor 21 tahun 2007 sebagai pengganti pp 37 tahun 2006 dinilai bukan solusi yang tepat. Undangundang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 68, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor. Undangundang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara lembaran. Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang.
Database peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan jdih di lingkungan bpk ri. Nomor 20 tahun 2006 tentang irigasi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan. Undang undang nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri lembaran negara tahun 1999nomor 156, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3882. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 37 tahun 2004 tentang larangan pegawai negeri sipil menjadi anggota partai politik presiden republik indonesia menimbang. Lembaran negara kepublik indonesia tahun 2004 nomor 8, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4358. Nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air presiden republik indonesia, menimbang. Pp 15 tahun 2005 tentang jalan tol, pdf, yang telah diubah dengan pp no 43 tahun 20 tentang perubahan kedua atas pp 15 2005, pdf.
Uu no 37 2004 ttg kepailitan dan penundaan kewajiban. Undang nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas undangundang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor. Nomor 36 tahun 2005 tentang peraturan pelaksanaan undangundang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Pengamanan dan pengawalan calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah lembaran negara tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara nomor 4437. Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan. Permenaker 37 tahun 2016 dan permenaker 38 tahun 2016. Keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah presiden republik indonesia, menimbang. Nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa menteri dalam negeri, menimbang.
1226 913 291 594 1325 450 153 259 271 1232 243 1634 1053 1398 1375 208 1412 987 1175 342 367 1648 907 1444 134 419 1010 931 1292 1489 1233 731 1125